Untuk memudahkan investasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berencana membentuk Project Facilitation Office, unit khusus yang mengawal dan memfasilitasi investor dari mulai perizinan awal hingga operasional. "Kami sebagai jembatannya. Kalau butuh izin lahan, kita antar ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). (Jika membutuhkan) izin investasi (kami antar) ke Kementerian Investasi. Izin pertanian atau pertambangan, kami antar ke kementerian terkait," jelasnya.
Syarat utama bagi investor asing, termasuk dari China, adalah komitmen menyerap 80 persen tenaga kerja lokal. "Karena kalau tenaga kerja dari lokal, mereka menjadi pagar hidup dari industri itu. Mereka sadar, kalau industrinya mati, mereka mau kerja apa?" tegasnya.
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkenalkan buah-buahan berkualitas tinggi dari kawasan transmigrasi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Xinhua di Jakarta pada 17 November 2025. (Xinhua)
MENYAMBUT KERJA SAMA, MEROBOHKAN TEMBOK EGO SEKTORAL
Untuk memajukan transmigrasi, Iftitah menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Sejak awal, transmigrasi membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. "Sejak pemerintahan Presiden Soekarno, transmigrasi tidak bisa berdiri sendiri. Dulu ada Dewan Pertimbangan Transmigrasi yang diketuai menteri transmigrasi dan dianggotai menteri lainnya," jelasnya.
