Wamendagri Ribka: Pastikan Wamena Aman dan Layanan Publik Tetap Berjalan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kondisi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal
Menkomdigi: Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu Selama WFH
Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan layanan publik kepada masyarakat
Pemerintah Tetapkan WFH Setiap Jumat, Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal
Sektor yang dikecualikan meliputi pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga tetap beroperasi normal di kantor.
Anggota Komisi V DPR RI Desak Penerapan Skema Kewajiban Pelayanan Publik untuk Transportasi Udara
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi mengatakan pihaknya juga mendorong untuk memangkas berbagai komponen biaya penerbangan. Pasalnya, selama ini membebani maskapai dan masyarakat.
Gen Z di Maroko Tuntut Reformasi Pelayanan Publik
Ratusan anak muda Maroko turun ke jalan di seantero negara menuntut reformasi layanan publik dan pemberantasan korupsi. Ini merupakan aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di negara itu.
Kementerian PU Maksimalkan Anggaran Untuk Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wida Nurfaida memaparkan pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan Rp118,5 triliun.
Pemerintah Hadirkan GovTech AI untuk Efisiensi Layanan Publik
Kemkomdigi berperan menangani bidang infrastruktur digital, aplikasi digital, koordinasi data digital, serta koordinasi keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Kemendagri Minta BUMD jadi Pilar PAD dan Layanan Publik Berkualitas
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong BUMD untuk menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyedia layanan publik berkualitas.
Langkah Penting Perkuat Fondasi Transformasi Digital dan Pemeratan Layanan Publik
Kami percaya konsolidasi ini juga berarti penyehatan terhadap industri telekomunikasi di tanah air
Yusril Komitmen Perkuat Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik
Yusril menyambut baik revisi Undang-undang Ombudsman demi memperkuat Ombudsman sebagai lembaga pengawas untuk mencegah maladministrasi.
Ombudsman-Kementerian PU Tingkatkan Pelayanan Publik Pekerjaan Umum
Ombudsman bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pekerjaan umum, melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama di Jakarta pada Senin (5/5).
Pesan Prabowo: Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Hak-hak Pelayanan Publik
Dasco mengungkapkan Presiden Prabowo berpesan agar efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, tidak memangkas hak-hak pelayanan publik.
MenPANRB: 16-17 April WFH Maksimal 50 Persen dan WFO 100 Persen Pelayanan Publik
Abdullah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor dan tugas kedinasan dari rumah
Menyongsong Era Layanan Publik Lebih Efisien
Digitalisasi dapat menghemat hingga 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran yang dikeluarkan di kemudian hari, serta 60 persen efisiensi dalam bekerja
Bahas Perampingan Portal Layanan Publik, MENPANRB Kumpulkan Kepala Daerah
Abdullah Azwar Anas mengatakan dirinya akan mengumpulkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat
Kualitas Pelayanan Publik Terus Meningkat, Gubernur Mahyeldi Imbau Jajaran Jangan Berpuas Diri
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemko) di Sumbar, yang berhasil meningkatkan kualitas kepatuhan dalam pelayanan publik
Page 1 of 1
