Sekitar 4,8 juta warga sipil mengungsi akibat bentrokan antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Mesir dan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan yang sedang berkunjung pada Selasa (29/8) membahas hubungan bilateral dan perkembangan terbaru dalam krisis Sudan
Pemimpin de facto Sudan sekaligus panglima angkatan bersenjata Abdel Fattah alBurhan mengumumkan gencatan senjata "sepihak" pada Selasa (27/6) yang merupakan hari pertama libur Idul Adha.
Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan (UNITAMS) Volker Perthes melaporkan bahwa situasi keamanan dan kemanusiaan di negara tersebut memburuk dengan cepat.
Bentrokan bersenjata antara angkatan bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter negara itu hingga kini telah berlangsung lebih dari 2 pekan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa konflik di Sudan dapat membuat 800.000 orang mengungsi dan meninggalkan negara itu pada Senin (1/5/2023).
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) secara bertahap dari Sudan. Pada Senin (1/5/2023), sebanyak 75 WNI telah tiba di tanah air menggunakan pesawat TNI AU.
Saat krisis di Sudan terus berlanjut warga AS merasa ditelantarkan oleh pemerintahnya dan dibiarkan menangani situasi rumit dan berbahaya itu sendirian.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyambut baik disepakatinya gencatan senjata di Sudan, dan mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata tersebut.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Ghebreyesus pada Rabu memperkirakan kematian akibat wabah penyakit dan pertempuran di Sudan akan semakin banyak.