Organisasi Muhammadiyah membentuk badan usaha strategi dan operasi yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola konsesi tambang yang difasilitasi oleh pemerintah.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan komitmen untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat sekitar dalam pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)
Dalam pernyataannya, Haedar mengatakan Muhammadiyah siap mengelola tambang sesuai izin dari pemerintah. Ia mengaku keputusan itu diambil setelah melalui kajian mendalam hingga yang diwarnai dinamika pro-kontra di internal organisasi.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memandang terjadinya konflik horizontal akibat munculnya perizinan mengelola tambang batu bara untuk badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai sesuatu yang berlebihan.
Kepolisian Provinsi Shaanxi, China barat laut, mengambil tindakan hukum terhadap tujuh orang pascainsiden ledakan tambang batu bara yang menewaskan 11 orang dan melukai 11 lainnya