Komisi III DPR Minta PPATK Sampaikan Data Judi Online

Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyampaikan data hasil penelusuran transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online

PPATK Sebut Ada Lebih dari 1.000 Orang di DPR dan DPRD Terlibat Judol

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat judi online atau daring.

Komisi III DPR RI Minta PPATK Ungkap Data Anggota DPR Terlibat Judi Online

Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data anggota DPR yang terlibat atau bermain judi dalam jaringan atau online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

PPATK: Transaksi Judol di 2023 Capai Rp600 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi judi online selama tahun 2023 sampai dengan sekarang mencapai lebih dari Rp600 triliun.

Kepala PPATK: Kemenag Teladan dalam Komitmen Akuntabilitas

Dia berkomitmen bahwa PPATK akan membantu tugas Inspektorat Jenderal Kemenag dalam menindaklanjuti laporan tindak korupsi dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama

DPR Ingatkan PPATK: Jangan Sembarang Publikasi Temuan Kejahatan

Anggota Komisi III DPR Santoso mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tak sembarang mempublikasi temuannya.

PPATK Temukan Dana 1 Triliun Mengalir Ke Parpol

PPATK mengungkapkan bahwa ada temuan Rp1 triliun mengalir ke partai politik(parpol) dari tindak pidana kejahatan lingkungan

Menkopolhukam Tegaskan Tidak Boleh Ada Intervensi Terhadap PPATK

Ditegaskan pula bahwa arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo, dan setiap upaya intervensi kepada PPATK harus disalurkan terlebih dahulu melalui Menkopolhukam

PPATK Bekukan 256 Rekening Panji Gumilang dan 33 Rekening Yayasan Al-Zaytun

Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah menjelaskan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).