Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat
Praka Rico meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya usai insiden ledakan peluru kendali di markas UNIFIL pada akhir Maret 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampaui kewenangan usai merekomendasikan perlunya pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan
Terlebih dalam UU tersebut secara tegas telah menjamin akses layanan kesehatan bagi PRT melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan dua mekanisme utama pembiayaan iuran.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa Indonesia perlu tetap memperkuat kedaulatan nasional sekaligus berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif
Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) menilai pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) pro perempuan menjadi Undang-Undang merupakan bukti bahwa perempuan berperan di DPR RI
Zulfa mengatakan bahwa RUU PPRT yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU bertujuan memberikan kepastian hukum bagi PRT.
Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang
Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Said atau Pasha mengajak semua pihak untuk menjaga etika demokrasi serta menghindari penyebaran narasi disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) di tengah dinamika politik belakangan ini
Menurutnya keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk prajurit TNI yang berada di garis depan penugasan luar negeri, harus menjadi prioritas utama negara.
“Secara administratif sudah ada langkah, tapi harus dilihat apakah ini masuk pelanggaran pidana. Kalau iya, maka harus ada sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Lalu.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, harus terus berlanjut karena proses pembangunannya sejauh ini sudah sangat bagus