Koalisi mendorong pemerintah untuk membuka seluruh informasi terkait pencabutan izin, termasuk dasar hukum, proses yang ditempuh, serta rencana pengelolaan lanjutan. Selanjutnya, Koalisi meminta pemerintah menjunjung tinggi “due process of law” dalam melakukan penegakan hokum.
Kemudian, pemerintah juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, khususnya di wilayah rawan bencana, memastikan penegakan hukum berjalan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan ekosistem. Terakhir menjamin mekanisme penegakan hukum yang transparan dalam agenda Revisi UU Kehutanan
