Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada keputusan presiden mengenai pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi pegangan dalam kebijakan nasional
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi daring atau judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun menjadikan alarm serius bagi masa depan generasi muda
Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama 2026
Capaian program tersebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Desakan ini menyusul rencana pemerintah yang akan menghapus status guru honorer mulai tahun 2027, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.
Ketua MGBKI Budi Iman Santoso, dalam konferensi pers, Minggu (3/5/2026), menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian individual, melainkan peringatan keras adanya kegagalan tata kelola pendidikan kedokteran.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyatakan bahwa secara umum penyelenggaraan haji hingga hari ke-13 berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan.
Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unsri (IKA FK Unsri) telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tertanggal 30 April 2026, atau sehari sebelum Myta meninggal. Surat tersebut mengungkap sejumlah temuan mengkhawatirkan terkait kondisi kerja Myta.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya akan membentuk undang-undang sapujagat atau omnibus law untuk klaster ketenagakerjaan, guna merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia