Persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan merupakan isu baru, dan terus berulang dari tahun ke tahun, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan mitigasi yang diterapkan pemerintah.
Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerja sama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Enhanced Cooperation in the Minerals and Metals Sector
"Gas yang dihasilkan nanti sekitar 60 persen minimal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40 persen untuk ekspor,"kata Bahlil.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79
Maskapai Penerbangan Nasional, Garuda Indonesia memperkuat transformasi layanan melalui penerapan skema bagasi tercatat berbasis jumlah koli atau Piece Concept yang memberikan tambahan bagasi hingga 64 kilogram bagi pengguna jasa sesuai rute, dan kelas penerbangan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyampaikan acara Festival Cokelat 4.0 menjadi momentum untuk memperkuat hilirisasi komoditas kakao sekaligus mendorong sinergi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kemendikdasmen terus mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan
Prabowo mengatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar yang tengah dilakukan pemerintah India.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, dalam rangka penguatan sejumlah pilar kerja sama strategis antara kedua negara
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kehadiran Pasal 45-49 KUHP adalah kemajuan penting untuk memperkuat akuntabilitas dunia usaha dan membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi dibalik badan hukum