Komisi III Bantah Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang menyebut DPR menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Komisi X: Di DIY Saja Alami Kekurangan Guru, Bagaimana Daerah Lain?
DPR mendesak pemerintah untuk segera menambal potensi kelangkaan tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komisi Eropa (EC): Nyatakan Instagram & Facebook Langgar DSA akibat Desain Adiktif
Komisi Eropa (EC) mengumumkan bahwa dua platform milik Meta yaitu Instagram dan Facebook sementara ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Layanan Digital (Digital Service Act/DSA) Uni Eropa karena temuan desain layanan yang adiktif
Sah, Komisi III Bentuk Panja untuk Awasi Kasus Korupsi Eks Jampidsus
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan seluruh fraksi di komisi tersebut sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi penanganan kasus korupsi yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Komisi III Minta Kejagung Bentuk Tim Penyidik Independen Usut Kasus Febrie Adriansyah
Habiburokhman menekankan agar tim tersebut tidak memiliki afiliasi dengan Febrie Adriansyah.
Komisi III akan Bentuk Timwas Kawal Kasus Korupsi Febrie Adriansyah
Mundurnya Febrie tidak boleh menjadi alasan terhambatnya upaya pemberantasan korupsi.
Komisi III DPR Bentuk Panja Khusus, Habiburokhman Pimpin Pengawasan Kasus Febrie Adriansyah
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga kasus mega korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha PT Krakatau Steel).
Komisi VIII DPR: Segera Bentuk Panitia Kerja Bahas Usulan BPIH 2027
Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi
Komisi XIII DPR: Usulkan Tiga Langkah Perkuat Konsistensi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Nadiem Makarim Laporkan Empat Hakim ke Komisi Yudisial
Empat hakim yang dilaporkan adalah Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yaitu Eryusman, Sunoto, dan Mardiantos.
Komisi VIII DPR: Ingatkan Antisipasi Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027
Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan
Komisi I DPR: Draf RUU KKS Belum Disebar ke Publik demi Cegah Kesalahpahaman
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) belum disebar atau dibuka ke publik untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman, karena belum final
Komisi X: Tambahan Dana Riset Rp4 Triliun Belum Ideal
Lalu Hadrian Irfani menilai penambahan dana untuk riset seharusnya mencapai angka Rp7 hingga Rp8 triliun.
Komisi VII DPR Sebut Usul Pembentukan BKIN Perlu Dipertimbangkan lagi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai bahwa adanya usulan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) seiring penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri perlu dipertimbangkan lagi
Tutup Sarasehan Kebangsaan, Presiden Prabowo Terima Usulan dari Akademisi
Presiden Prabowo Subianto menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Minggu, serta telah menerima sejumlah usulan dari rektor dan ilmuwan
Menhub Tegaskan Kebijakan Pemotongan Komisi Ojol 8 Persen Berlaku 1 Juli 2026
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
