Komisi Yudisial mengumumkan nama calon hakim agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung yang lolos tahap seleksi ketiga, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian, dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.
Jaksa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita aset enam tersangka korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2022 seberat 109 ton.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan pihaknya sudah meminta back up atau pencadangan data pada Pusat Data Nasional (PDN) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak April 2024.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020–2023.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Kejaksaan Agung berkomitmen mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas perjudian daring atau online, salah satunya menerapkan hukum maksimal bagi para pelaku
Presiden Joko Widodo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 tahun 2020 yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp125 miliar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat judi online atau daring.
Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mengungkapkan bahwa alasan musisi Virgoun Tambunan Putra VTP (38) menggunakan narkotika jenis sabu untuk menurunkan berat badannya.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan gas alam cair di Pertamina.
Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar.
Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak terima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita buku catatan milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto karena berisi strategi hingga rahasia partai.
Mahkamah Agung (MA) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi III DPR bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).