CARAPANDANG - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mendukung langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.
Namun demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Politisi yang akrab disapa Amure ini menegaskan setiap kebijakan pendidikan harus melalui kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,”katanya di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.
Selanjutnya, dia tegas mengatakan bahwa upaya penghematan energi tetap penting dilakukan. Namun, kualitas pendidikan jangan sampai dikorbankan.
Menurutnya, justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.
“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” tegas pendiri PKB itu.
