Selain itu, ada tekanan agar Otoritas Palestina di Tepi Barat memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi di tubuh administrasinya.

Sementara itu, Pangeran MBS, yang dikenal sebagai penguasa de facto kerajaan, memainkan peran kunci dalam negosiasi ini. MBS menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden memberikan peluang terbaik untuk mencapai rencana ambisius tersebut.

"Dua pertiga dari Senat harus menyetujui perjanjian pertahanan Saudi-AS, dan saya yakin ini hanya bisa terjadi di bawah pemerintahan Demokrat," ujar MBS.

Dia menambahkan bahwa pembentukan negara Palestina menjadi elemen penting untuk memenangkan dukungan suara progresif di Senat.

Namun, dia menilai tantangan terbesar dalam kesepakatan ini adalah situasi di Gaza. MBS menekankan pentingnya kestabilan di wilayah tersebut, dan menyatakan bahwa masyarakat Saudi, terutama generasi muda, mulai menyadari pentingnya isu Palestina.

"70 persen dari populasi saya lebih muda dari saya," kata penguasa berusia 38 tahun itu, menyoroti bahwa banyak di antara mereka yang baru pertama kali diperkenalkan dengan isu Palestina melalui konflik yang sedang berlangsung, sebagaimana ditulis Atlantic.

"Apakah saya secara pribadi peduli dengan isu Palestina? Tidak, tetapi rakyat saya peduli, jadi saya harus memastikan bahwa hal ini bermakna," lanjutnya. Adapun pemerintah Saudi menyatakan kutipan percakapan tersebut tak akurat.