CARAPANDANG - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh jajaran direksi selama 30 tahun terakhir.
Usulan ini disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Wacana ini muncul setelah pemerintah menemukan jumlah BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaannya mencapai 1.074 perusahaan saat pembentukan Danantara.
Prabowo mengaku kaget karena sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan.
Ia menyoroti sebagian BUMN dinilai bekerja tanpa pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ujar Prabowo.
Selain pengusutan, Presiden juga membuka peluang pemberian semacam amnesti khusus bagi direksi BUMN yang mau mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan mengenai mekanisme ini akan diserahkan kepada DPR untuk diputuskan.
Pemerintah saat ini tengah merampingkan jumlah BUMN. Prabowo melaporkan 290 BUMN telah ditutup dan menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026, dengan penghematan biaya sekitar Rp50 triliun dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, dan perjalanan dinas.
