Selain persoalan sasaran, Gumarang menyoroti harga satuan makanan yang dinilai perlu dievaluasi. Menurut dia, harga per porsi harus mampu menjamin standar gizi yang layak sekaligus memberikan margin wajar bagi kontraktor agar kualitas makanan tidak dikorbankan akibat tekanan biaya.

Persoalan lain yang perlu dibenahi adalah pengawasan dan transparansi anggaran. Gumarang mendorong keterlibatan BPKP dalam pengawasan serta keterbukaan hasil audit kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip transparansi anggaran atau right to know, terutama karena nilai anggaran MBG sangat besar.

"Pengawasan dan transparansi atas hasil audit melalui kerja sama dengan BPKP, yang bisa diakses oleh publik yaitu menjalankan prinsip transparansi anggaran (right to know)," katanya.

Dia juga mengusulkan restrukturisasi Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih ramping dan disesuaikan dengan wilayah prioritas program. 

Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terlanjur dibangun tetapi belum beroperasi dapat dijadikan aset BGN, sedangkan kewajiban kepada kontraktor yang telah mengeluarkan modal perlu diselesaikan.

"BGN harus dilakukan restrukturisasi lebih ramping, disesuaikan dengan luasnya wilayah kerja yaitu khusus daerah 3T. Kemudian daerah-daerah yang sudah terlanjur sudah membangun SPPG yang sementara belum operasional, dijadikan aset BGN,"katanya.