CARAPANDANG - Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemberian sertifikasi gini hingga pengolahan air limbah.
Menurutnya, kasus keracunan yang dialami oleh 33 ribu anak, seharusnya menjadi momentum bagi BGN untuk berbenah diri.
“Karena ada hal-hal yang mereka tidak penuhi seperti sertifikasi gini (higiene), pengolahan air limbah, keamanan pangan, kemudian sertifikasi halal dan lain-lain,” katanya, Senin, 20 April 2026.
Dia mengingatkan seharusnya BGN dalam bekerja sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program utama pemerintah. Presiden memiliki cita-cita mulia yakni ingin mempersiapkan anak-anak bangsa yang cerdas dan sehat.
“MBG ini kan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia masa depan ini harus terus kita dukung,” tuturnya.
Maka itu, dia menilai sanksi penangguhan operasional (suspend) ribuan SPPPG oleh BGN tidak cukup, sehingga harus ditetapkan sanksi yang lebih menjerakan.
“Saya pikir harus ada punishment yang jelas ya, yang konkret dan sengaja untuk memberikan peringatan, memberikan efek jera,” katanya.
Dengan adanya sanksi yang lebih tegas lagi maka akan memberikan eefek jera sehingga tidak bermain-main dalam menjalan program ini.
“Dengan begitu, SPPG ini tidak bermain-main dengan program strategis Pak Presiden kita,”katanya.
