Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai langkah strategis mengatasi kondisi sejumlah sekolah dengan jumlah murid yang minim.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya di Jakarta, Senin (1/6/2026), menjelaskan bahwa validasi menjadi prioritas agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah (Pemda) menjalin kerja sama untuk mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa SE tersebut mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN.
Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan dan inovasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat pascabencana gempa bumi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara diserahkan kepada pemerintah daerah.
SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman. Menurutnya, DTSEN bisa menjadi acuan program perlindungan sosial nasional.
Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube, hingga saat ini masih belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP Tunas dan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).