SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman. Menurutnya, DTSEN bisa menjadi acuan program perlindungan sosial nasional.
Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube, hingga saat ini masih belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP Tunas dan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem peringatan dini potensi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, setelah peringatan dini tsunami dampak gempa bumi di Rusia terhadap wilayah Indonesia dinyatakan berakhir.
Rivqy Abdul Halim menyambut baik peresmian Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih yang baru diluncurkan pekan lalu. Ia berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan tata kelola kopdes
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah segera mengambil tindakan cepat untuk menstabilkan/mengendalikan harga, khususnya di daerah-daerah yang saat ini mencatatkan angka inflasi tinggi.
Fajar Riza Ul Haq mengajak semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidikan memperkuat sinergi untuk menyukseskan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.