CARAPANDANG - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk kebijakan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di lingkungan pemerintah pusat. Anggaran tersebut telah diamankan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pengalihan status ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan, dengan target awal sekitar 541 ribu PPPK yang akan dialihkan statusnya.

"Kalau untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya," ujar Purbaya usai Raker Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Meski mengalokasikan dana besar, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu stabilitas fiskal. Target defisit RAPBN 2027 tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto, dengan anggaran tambahan diperoleh melalui realokasi dari berbagai pos belanja.

"Kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas fiskal. Nambah anggaran tapi sudah terkendali. Kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan," tegas Purbaya.

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang memberikan kepastian bagi tenaga pendidik.