Jika pemerintah tidak menyiapkan SOP tersebut maka implementasi WFH berpotensi tidak optimal karena tidak memiliki pedoman teknis maupun sistem kontrol yang terukur.
Survei yang dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi di seluruh Indonesia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Kemendikdasmen mencapai 89,8 persen.