Mendagri Desak Menkeu Segera Cairkan Rp6 Triliun untuk Pascabencana Sumatera
Menurut Tito, pencairan cepat sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri: Biaya Politik Tinggi Jadi Faktor Pendorong Kepala Daerah Korupsi
Salah satu persoalan yang mendorong risiko korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik saat pemilihan.
Kemendagri: Susun Formulasi Remunerasi Kepala Daerah untuk Tekan Korupsi
Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah sebagai salah satu upaya menekan praktik korupsi
Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Dampak El Nino Juli-Oktober 2026
Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027.
Mendagri beri Penghargaan bagi Daerah Berprestasi di Tanah Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di Tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah
Mendagri Tito: Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu demi mencegah terjadinya pelanggaran etik dalam pesta demokrasi tersebut
Mendagri Pakistan Dijadwalkan Kunjungi Iran, Bahas Sejumlah Usulan Baru
Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi dijadwalkan berkunjung ke Iran, Sabtu, guna membahas "sejumlah usulan baru" terkait proses diplomatik yang dimediasi Pakistan atas konflik Amerika Serikat dan Iran, demikian menurut sumber-sumber Pakistan kepada Anadolu.
Wamendagri Ribka: Pastikan Wamena Aman dan Layanan Publik Tetap Berjalan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kondisi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal
Kemendagri-Korsel Kerja Sama Perkuat Layanan Kedaruratan Nasional
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam (Kemendagri) Negeri Safrizal Zakaria Ali mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan National Fire Agency Korea Selatan (Korsel) dalam rangka penguatan dan pengembangan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Indonesia
Kemendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia
Kemendagri Safrizal: Kompetisi Damkar Uji Kesiapan Personel di Lapangan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan National Firefighter Skill Competition (NFSC) Tahun 2026 adalah ajang untuk menguji kesiapan personel dalam melakukan penyelamatan di lapangan
Wamendagri Bima Arya: Tekankan Pemda Serius Dukung Program PSEL
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL)
Kemendagri Agus Fatoni: Dorong Daerah Lakukan Creative Financing
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan creative financing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal daerah
Jaga Dokumen Kependudukan! Kemendagri Usulkan Denda bagi Warga yang Kehilangan e-KTP
Wacana denda ini merupakan salah satu dari total 13 poin usulan substansi revisi UU Adminduk yang dipaparkan Kemendagri dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Kemendagri: Wamen Wacanakan Revisi UU Adminduk Atur Denda Jika KTP-el Hilang
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan aturan baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yakni pengenaan denda jika KTP elektronik hilang
KPK Beri Usulan Untuk Revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Hingga Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
