Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan aturan baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yakni pengenaan denda jika KTP elektronik hilang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tito mengatakan bahwa teknologi geo-location dapat memantau keberadaan ASN secara real time selama jam kerja, sehingga potensi penyalahgunaan kebijakan dapat ditekan.
SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).
Kekhawatiran utama, menurut Tito, terletak pada kerentanan distribusi di wilayah-wilayah pegunungan seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, serta daerah seperti Sibolga dan Nias.
akil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memaparkan agenda strategis yang perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026.
Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dengan nilai total Rp10,6 triliun.
Pemerintah menargetkan program MBG mampu menjangkau sebanyak 82 juta penerima manfaat. Untuk itu diperlukan kesiapan pasokan pangan yang menyuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya pemetaan dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Kemendagri.
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan bantuan Rp2 miliar per daerah terdampak bencana. Ia menyampaikan usulan itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam forum Arahan Presiden.