Pemerintah Tunggu DPR Tuntaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah masih menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang saat ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Yusril: Kejahatan Siber di Indonesia Makin Kompleks, Perampasan Aset Jadi Kunci
Kondisi ini bahkan telah terhubung dengan kelompok kriminal terorganisir dan kejahatan transnasional lainnya, sehingga kerap menimbulkan enforcement gap di mana aparat kesulitan memproses pelaku secara pidana meskipun aset kejahatan berhasil diidentifikasi.
Komisi III DPR Tetapkan Empat RUU Prioritas 2026, Revisi UU Polri hingga Perampasan Aset
Keempatnya mencakup revisi undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga RUU Perampasan Aset yang terkait tindak pidana.
Anggota DPR Ini Sebut RUU Perampasan Aset Sangat Dibutuhkan
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
Fraksi Golkar Komitmen Bahas RUU Perampasan Aset secara Cermat
Fraksi Partai Golkar di DPR RI berkomitmen untuk membahas RUU Perampasan Aset dengan cepat namun tetap cermat.
Inilah Pandangan Pakar Hukum Pinada UNPAD Soal RUU Perampasan Aset
Masyarakat berharap dengan disahkannya RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memiskinkan koruptor dan uang negara yang dicuri dapat diselamatkan secara optimal.
Menkum Tegaskan RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Pemerintah
Supratman menilai, DPR juga sudah menunjukkan komitmen untuk membahas regulasi RUU Perampasan Aset. Menurutnya, jika RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR, maka pembahasan bisa lebih cepat.
Prabowo Punya Kekuatan Politik Besar untuk Tuntaskan RUU Perampasan Aset
Mahfud mengatakan kini bola ada di tangan Presiden Prabowo. Secara perhitungan seharusnya mudah bagi Prabowo untuk mengesahkan regulasi penting ini.
Pengesahan RUU Perampasan Aset Langkah Krusial Wujudkan Indonesia Bersih
Menurut Didik lemahnya mekanisme perampasan aset lah yang selama ini membuat banyak pelaku masih bisa menikmati hasil kejahatannya.
Perampasan Masjid Ibrahimi oleh Ekstremis Yahudi Israel Tidak Boleh Dibiarkan
Tindakan yang telah dilakukan Israel adalah bentuk nyata dari perampasan hak-hak umat Islam atas tempat ibadah suci mereka, yang tidak dapat dibenarkan oleh norma agama.
Ketua DPR RI: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Pembahasan RUU KUHAP Rampung
Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.
Dave Laksono: Partai Golkar Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Namun, Dave belum bisa memastikan apakah pembahasan RUU tersebut akan dibahas pada tahun ini. Menurutnya jika sudah siap langsung akan dibahas.
Waka DPR: RUU Perampasan Aset Harus Tunggu Revisi KUHAP Rampung
DPR siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
Menteri Hukum Sebut RUU Perampasan Aset Segera Dibahas dengan DPR
Supratman mengatakan partai politik perlu dilibatkan dalam pembahasan mengingat RUU ini sudah menjadi wacana lama namun terhambat oleh dinamika politik.
Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi UU Harga Mati
Perampasan aset adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.
Baleg: RUU Perampasan Aset Masuk Tindak Pidana Umum
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan RUU Perampasan Aset tidak masuk ke kategori tindak pidana korupsi. Ia menyebut, RUU Perampasan masuk ke kategori tindak pidana umum atau ke ranah hukum perdata.
