Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan Pemerintah akan mulai melakukan sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran pada 1 September 2024.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selain dapat menurunkan impor produk BBM, program bioetanol sebagai campuran BBM jenis bensin dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.
Erick Thohir mengatakan bahwa pengawasan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iwan Prasetya Adhi mengatakan layanan pendistribusian BBM di SPBU harus berjalan sesuai aturan agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat fungsi pengawasan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terdistribusi dengan tepat sasaran yakni kepada masyarakat yang berhak.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengaktifkan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 2024 untuk mengantisipasi peningkatan penggunaan BBM dan LPG jelang Lebaran/Idul Fitri 2024.
Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter
PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, resmi meluncurkan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Green 95 hari ini, Senin (24/07/2023), di Jakarta.
PT Pertamina Patra Niaga bakal menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi MyPertamina mulai besok, Kamis (25/5/2023).