Komisi XIII DPR Willy: Minta Kemenimipas dukung Kebijakan Efisiensi Pemerintah di tahun 2027
Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027 dengan meminta kementerian tersebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi
Komisi XII DPR: Pemerintah Diminta Jelaskan Dasar Kenaikan Harga Pertamax
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon meminta pemerintah menjelaskan dasar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green
Komisi VII DPR Novita: Dorong Penyiaran Piala Dunia 2026 jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai penyiaran Piala Dunia 2026 dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila dikemas secara kreatif melalui kegiatan nonton bareng, festival usaha mikro kecil dan menengah, serta promosi sektor pariwisata
Komisi VIII DPR Singgih: Tegaskan Prioritas Perlindungan Anak pada Kasus " Daycare"
Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan anak harus diprioritaskan saat membahas kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) bersama pemerintah dan keluarga korban
Wakil Ketua Komisi IV: Revisi UU Kehutanan Diperlukan
Dia mengatakan bahwa regulasi yang telah berlaku lebih dari 25 tahun itu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Komisi XIII DPR: Revisi UU HAM Bukan Perebutan Kewenangan Antar Lembaga
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga
Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Tak Menyimpang dari Konstitusi
Substansi yang diatur dalam RUU Polri tidak akan keluar dari koridor UUD 1945 maupun Ketetapan MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000.
Komisi Informasi DKI Perkuat Literasi Digital untuk Mendorong Gerakan Pilah Sampah
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memperkuat literasi digital untuk mendorong gerakan pemilahan dan pengolahan sampah sebagai gerakan bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan badan publik.
Komisi IV Minta Program Kampung Nelayan Dikawal Hulu Hingga Hilir
Usman Husin mendukung, instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin (cold storage) dalam program Kampung Nelayan
Komisi III DPR Abdullah: Dorong Restorative Justice Kasus Perundungan Tanpa Intimidasi
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif dalam kasus perundungan dapat dilakukan sepanjang tidak disertai intimidasi dan tekanan, serta berorientasi pada pemulihan korban
Komisi XI M. Misbakhun: DPR Minta Mitigasi Berlapis Cegah Inflasi Impor
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
Komisi VIII DPR Terus Kawal Pelayanan Jemaah Haji Indonesia Semakin Aman dan Layak
Komisi VIII meminta seluruh pihak terkait agar memastikan pelayanan haji berjalan optimal. Ini sangat penting, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan jutaan jemaah asal Indonesia.
Komisi X DPR Belum Dapat Alasan Kemendikti Berikan Izin Kampus Kelola Dapur MBG
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh penjelasan utuh dari Kemendiktisaintek mengenai alasan kampus diperbolehkan mengelola dapur MBG.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Semua Guru Jadi PNS dan Tidak Mengambil Solusi Jangka Pendek
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuat semua guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kriteria
Komisi IX DPR: Program MBG Harus Memberi Peluang Kerja Bagi Masyarakat Marjinal
Relawan yang berusia di atas 50 tahun masih sangat pantas untuk dilibatkan dalam program prioritas pemerintah ini. Sebab, mereka memiliki etos kerja tinggi.
Komisi II: Usulan Bawaslu Black List Pelaku Politik Uang adalah Gagasan Menarik
Gagasan tersebut sangat menarik dan bisa menjadi alternatif terkait penegakan hukum terhadap peserta pemilu. Tapi, katanya usulan tersebut perlu mempertimbangkan hal teknis lainnya.
