Komisi XII DPR RI menyoroti ketahanan pasokan listrik di Bali sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang berkelanjutan
Putusan MK terkait perlindungan sisa kuota internet pada akhirnya dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri telekomunikasi.
Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro (sekitar Rp18,2 triliun) karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital (DMA) Uni Eropa.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru yakni Kuntadi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai bahwa tayangan Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung di TVRI dari pertandingan awal hingga partai final, tidak mengecewakan
MPLS harus diarahkan kepada hal-hal yang positif, yakni untuk memperkenalkan sekolah yakni terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, fasilitas dan sebagainya.
DPR mendesak pemerintah untuk segera menambal potensi kelangkaan tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komisi Eropa (EC) mengumumkan bahwa dua platform milik Meta yaitu Instagram dan Facebook sementara ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Layanan Digital (Digital Service Act/DSA) Uni Eropa karena temuan desain layanan yang adiktif
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan seluruh fraksi di komisi tersebut sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi penanganan kasus korupsi yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga kasus mega korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha PT Krakatau Steel).
Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi