Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Iffa Rosita menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum RI masa jabatan 2022-2027
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal menjadi catatan bagi pihaknya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Komisi X DPR RI sepakat menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Foto: Dalam foto yang diambil dari video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, sistem rudal permukaan-ke-udara jarak menengah Buk-2M milik Angkatan Darat Rusia menembaki target udara di lokasi yang dirahasiakan di Ukraina. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
Foto kombinasi berikut ini menunjukkan atlet Jerman Kim Bui, atlet Selandia Baru Marcus Daniell, atlet Amerika Serikat Allyson Felix, dan atlet Australia Jessica Fox. (Sumber: IOC)
Komisi X DPR RI mengkritisi, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Komisi X DPR RI menagih, janji pemerintah dalam memberikan bonus kepada Timnas Sepak Bola Indonesia U-19. Diketahui, Timnas U-19 berhasil meraih juara pada Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19, Senin (29/7/2024) malam.
Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat khusus dengan Komisi Yudisial (KY) untuk membahas vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengecam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang dinilainya menggambarkan hilangnya hati nurani dari hakim.
Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan bahwa perlu pembahasan bersama yang bersifat mendalam antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Komisi X DPR mengenai kebijakan penghapusan jurusan di SMA.