Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan RUU Perampasan Aset tidak masuk ke kategori tindak pidana korupsi. Ia menyebut, RUU Perampasan masuk ke kategori tindak pidana umum atau ke ranah hukum perdata.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2029.
Dilansir The Guardian, Rabu (16/10/2024), Kantor Luar Negeri Inggris memberikan sanksi kepada mereka yang telah "mendukung dan mensponsori kekerasan terhadap masyarakat di Tepi Barat."
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan akan mengundang seluruh mantan Kepala Negara untuk menghadiri upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.
Melansir data Refinitiv, harga emas global pada akhir perdagangan kemarin, Senin (5/8/2024) ditutup koreksi 1,46% ke posisi US$ 2.407,64 per troy ons. Pelemahan ini memperpanjang derita emas menjadi tiga hari beruntun. Harga sang logam mulia sudah ambruk 1,63% dalam tiga hari terakhir.
Jaksa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita aset enam tersangka korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2022 seberat 109 ton.
Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori kasasi terhadap putusan soal perampasan aset terdakwa Rafael Alun Trisambodo melalui Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan ke-63 Hari Bhakti Adhyaksa, Sabtu, menekankan bahwa peran jaksa untuk mempertahankan dan mengembalikan aset negara sangat penting.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seluruh materi yang sifatnya substantif dalam RUU telah disepakati oleh menteri dan ketua lembaga.