Sejumlah pelanggan membawa barang belanjaan mereka usai berbelanja di Costco di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 5 Mei 2021. (Xinhua/Ting Shen)
Pemerintah Venezuela pada Sabtu (29/11) mengecam ancaman Amerika Serikat (AS) yang "berusaha memengaruhi kedaulatan wilayah udaranya", dan menyebutnya sebagai "agresi lain yang berlebihan, ilegal, dan tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Venezuela".
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (27/11) mengisyaratkan bahwa AS dapat "segera" mengambil tindakan untuk menyasar jaringan perdagangan narkoba di Venezuela melalui jalur darat.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara kepada awak media di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 30 September 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai itu diwarnai dengan spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan keras, seperti "Trump harus pergi sekarang!" dan "Makzulkan, Hukum, Copot."
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kedua dari kiri) menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 17 Oktober 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tanggal 27 November sebagai tenggat waktu bagi Ukraina. Tenggat waktu itu diberikan untuk menerima rencana damai 28 poin yang diusulkan Washington untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.
Keputusan ini menandai perubahan sikap dramatis Trump, yang sebelumnya selama berbulan-bulan menolak membuka akses ke dokumen-dokumen sensitif tersebut, meski memiliki kewenangan penuh sebagai presiden.
Presiden AS Donald Trump melakukan pembicaraan telepon dengan Kamboja dan Thailand pada Jumat untuk meredakan ketegangan di perbatasan yang mengancam perdamaian rapuh di antara dua negara Asia Tenggara itu.
Di tengah situasi ini, politisi Inggris seperti Ed Davey dari Partai Liberal Demokrat mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk menekan Trump mencabut gugatannya. Davey menuding Trump berambisi "menghancurkan BBC", sementara Nigel Farage dari Reform UK disebut mendorong konflik ini.
Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA (2016-2017), menilai komentar Infantino tersebut melampaui batas dan jelas melanggar kewajiban netralitas politik yang diatur dalam Statuta FIFA.