Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang
Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Said atau Pasha mengajak semua pihak untuk menjaga etika demokrasi serta menghindari penyebaran narasi disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK) di tengah dinamika politik belakangan ini
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel
Pertemuan ini digelar untuk mengklarifikasi potongan ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan penistaan agama.
Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026 sebagai upaya memastikan investigasi atas laporan Nomor Aduan 73-FH-VI-2026 berjalan komprehensif, objektif, dan berkeadilan.
Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.
Hubungan erat Indonesia dan Malaysia sudah terbangun dengan baik. Maka itu, dia berharap hubungan ini dikembangkan menjadi hubungan yang produktif menghadirkan kebaikan untuk kedua negara.
Menurutnya keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk prajurit TNI yang berada di garis depan penugasan luar negeri, harus menjadi prioritas utama negara.
Massa aksi menyoroti perbedaan putusan dengan kasus serupa yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seorang pembuat video profil desa yang justru divonis bebas oleh PN Medan.
Perwakilan APAM sekaligus pelapor, Paman Nurlette, mengatakan bahwa potongan ceramah JK yang diunggah Ade Armando di kanal YouTube Cokro TV dan Permadi Arya di akun Facebook pribadinya dinilai telah menimbulkan kegaduhan serta keonaran di ruang publik.
Google telah menghadirkan dukungan asisten kecerdasan artifisial Gemini di aplikasi pencarian Chrome bagi pengguna di Indonesia, memungkinkan pengguna melakukan pencarian dengan dukungan kecerdasan buatan tanpa perlu membuka aplikasi tambahan.
Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sejak 19 Desember 2025 tersebut, target penyelesaian mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol dijadwalkan pada tahun 2028.