Qatar, Mesir, Pakistan, dan sejumlah mediator regional lainnya mengajukan proposal gencatan senjata selama 10 hari kepada Amerika Serikat dan Iran, demikian dilaporkan Axios mengutip sejumlah sumber.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama para tenaga pendidik dan perwakilan siswa dari delapan sekolah Deklarasi Bersama Sekolah Cakap Digital dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional
Presiden Prabowo Subianto meminta para perwira remaja TNI dan Polri mewaspadai perubahan bentuk ancaman terhadap Indonesia, termasuk perang siber, dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI)
Konsultan Gastroenterohepatologi Anak Eka Hospital MT Haryono dr. Eva Jeumpa Soelaeman meminta orang tua tidak membiarkan anak ikut mengkonsumsi makanan pedas yang viral tanpa panduan karena bisa mengganggu pencernaan dan tumbuh kembang
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan rekrutmen guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat untuk mengisi formasi pada Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
Nanik S Deyang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan, seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Nanik S Deyang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan, seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan.
rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang selama ini berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Bukan retret, tapi ada jauh yang lebih penting yakni dengan membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat integritas para kepala daerah.