Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direksi BPJS Kesehatan.
arahan Presiden Prabowo Subianto bukan untuk mencabut hak layanan kesehatan masyarakat miskin, melainkan melakukan pemutakhiran data peserta sesuai kriteria dalam DTSEN
Kebijakan yang diteken pada 11 Februari 2026 ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status nonaktif ditetapkan, dengan prinsip keselamatan pasien di atas urusan administrasi.
BKO yang paling banyak ditemukan adalah sildenafil, tadalafil, parasetamol, deksametason, sibutramin, dan glibenklamid, dengan klaim mulai dari penambah stamina pria, pelangsing, pegal linu, penggemuk badan, hingga obat diabetes.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pasien dengan penyakit berat, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses verifikasi data.
Evaluasi menunjukkan masih banyak warga miskin yang belum menerima bantuan, sementara kelompok yang relatif mampu justru masih tercatat sebagai penerima.
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya pelanggaran etika, melainkan kejahatan kerah putih (white collar crime) yang berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya investor ritel yang jumlahnya semakin dominan.