Komisi VII DPR RI mengapresiasi, rencana pemerintah Indonesia yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur. Pengenalan BBM jenis baru itu, rencananya dilakukan pemerintah pada bulan Agustus 2024 mendatang.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Erick Thohir mengatakan bahwa pengawasan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.
PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran tambahan pupuk bersubsidi akan tepat sasaran yakni diberikan kepada seluruh petani terdaftar, termasuk Sulawesi Selatan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat fungsi pengawasan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terdistribusi dengan tepat sasaran yakni kepada masyarakat yang berhak.
Mentan melakukan kunjungan kerja memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam keadaan aman di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mewujudkan swasembada pangan.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan I (Januari-Maret) 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa subsidi kendaraan listrik yang diberikan oleh Pemerintah ditempuh agar iklim investasi di Indonesia kompetitif.
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menilai pemerintah, PT Pertamina (Persero) dan DPR perlu bergotong royong mencari solusi guna menangani permasalahan kelangkaan elpiji 3 kg
Dalam beleid PMK 60/PMK.010/2023, Kemenkeu mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta untuk 2023.
PT Pertamina Patra Niaga bakal menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi MyPertamina mulai besok, Kamis (25/5/2023).