Sebanyak 24 negara bagian di Amerika Serikat menggugat Presiden Donald Trump terkait tarif global baru sebesar 10 persen yang dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum.
Ribuan perusahaan kini berlomba-lomba mengajukan klaim pengembalian dana atas bea impor ilegal yang telah mereka bayarkan, dengan total nilai mencapai lebih dari US$175 miliar.
Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 15,3 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif impor Presiden Donald Trump justru dinilai akan memicu babak baru perang dagang yang lebih kompleks, kata seorang pakar ekonomi China.
Kebijakan ini diambil hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif darurat yang sebelumnya diterapkan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengamati dinamika terkini yang berkembang di AS terkait kelanjutan perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, daftar produk yang mendapat tarif nol persen mencakup sektor pertanian dan industri strategis seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menandatangani perjanjian tarif tersebut dengan Presiden Donald Trump di Washington DC.
Pernyataan ini merespons langkah DPR AS yang sehari sebelumnya, Rabu (11/2/2026), menyetujui pencabutan tarif 35 persen terhadap produk Kanada dengan suara 219 berbanding 211.
Pemungutan suara itu menjadi teguran bipartisan langka terhadap kebijakan perdagangan Gedung Putih, meskipun Trump sebelumnya mengancam akan membalas secara elektoral terhadap setiap Republikan yang melawannya.
Sebagai imbalannya, India diharapkan menurunkan hambatan dagangnya dan menghentikan pembelian minyak dari Rusia, beralih ke AS dan berpotensi Venezuela.
Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa peningkatan batas minimum free float akan dibarengi dengan dukungan dari pemerintah dan peningkatan permintaan (demand) dari investor.
PT Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyatakan infrastruktur di bandara tersebut sudah siap untuk mendukung pembukaan kembali penerbangan internasional mulai Februari 2026.