Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal menjadi catatan bagi pihaknya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Komisi X DPR RI sepakat menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan. Layanan ini ada terdapat pada seluruh moda transportasi hingga pengadaan bus sekolah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Muljono, mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 sebesar Rp20,32 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, kementerian akan memanfaatkan pagu anggaran 2025 untuk fokus memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan guru maupun tenaga pendidik.
Sidang terkait 115 pelanggaran regulasi keuangan Liga Inggris yang diduga dilakukan oleh Manchester City berpotensi dipercepat dari rencana awal yakni November menjadi September 2024.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi buka suara perihal kabar pemangkasan anggaran makan siang bergizi gratis menjadi Rp7.500 per anak.
Dengan rancangan defisit tersebut, ia berharap dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini dan ke depannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025 yang ditekan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB untuk membiayai program makan siang gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Mahkamah Agung (MA) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi III DPR bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).