Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan pembagian wilayah tanggung jawab bagi jajaran pejabat eselon I dan II untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG, utamanya dalam rangka menekan kejadian fatal keracunan yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan label batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk merespons kasus keracunan yang masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk yang terbaru di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Pernyataan ini memperkuat komitmen Sudaryono yang sejak awal dilantik menegaskan tidak memiliki keterlibatan pribadi atau keluarga dalam pengelolaan SPPG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Portal pengaduan khusus bagi mitra dan Kepala SPPG tersebut, menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional. Mulai dari, dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, Semarang, Jawa Tengah, usai insiden keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan korban sempat mengalami pusing, mual, muntah, dan diare
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berarti menghabiskan seluruh anggaran negara atau menghentikan program pemerintah lainnya
Pengembalian dana tersebut merupakan hasil audit internal besar-besaran yang dilakukan terhadap total 27.469 rekening virtual account SPPG di seluruh Indonesia.
Dalam pokok perkara, Kejagung juga meminta hakim menyatakan permohonan praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menolak permohonan Lodewyk untuk seluruhnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi di wilayah Papua Pegunungan untuk membantu pemenuhan gizi penerima manfaat di daerah tersebut.