Prabowo Usahakan Penyaluran Pupuk Hanya Melalui Gapoktan
"Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat ke Gapoktan-Gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak-tengkulak," tegas Presiden Prabowo.
Anies Baswedan: Rakyat Cinta TNI yang Profesional dan Berpihak pada Rakyat
Masyarakat Indonesia mengharapkan tentara Indonesia yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara.
AS Tak Berhak Campuri Kerja Sama China-Thailand Lintas Perbatasan
Mao menyampaikan pernyataan tersebut pada konferensi pers reguler saat menanggapi pertanyaan mengenai langkah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio, yang mengumumkan sanksi termasuk kebijakan pembatasan visa yang akan berlaku bagi pejabat pemerintah Thailand yang terlibat dalam kerja sama deportasi.
Sekjen PBB Serukan Aksi Bela Hak Perempuan Pada Hari Perempuan Sedunia
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (7/3) menyerukan serangkaian tindakan untuk membela dan memajukan hak-hak semua wanita dan anak-anak perempuan
Pertamina Akan Libatkan Pihak Independen Untuk Cek Kualitas BBM
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan akan melibatkan pihak ketiga, atau pihak independen, untuk memeriksa kesesuaian kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
DPR Minta Pemerintah Jamin Hak-hak Pekerja PT Sritex
Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung.
Pembahasan RUU Pemilu Harus Terbuka dan Libatkan Seluruh Pihak
UU Pemilu baru penting sebagai landasan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pra tahapan pemilu,
Kepala BGN Hormati Pihak yang Menolak Program MBG
Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pasti ada pihak yang pro dan pihak yang kontra.
Pesan Prabowo: Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Hak-hak Pelayanan Publik
Dasco mengungkapkan Presiden Prabowo berpesan agar efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, tidak memangkas hak-hak pelayanan publik.
Soal Reshuffle Kabinet, Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden
Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam pemerintahan, tentunya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.
