Terdakwa Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin didakwa melakukan TPPU dari hasil kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015–2022.
Hal ini sebagaimana disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Mawardi usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), di Jakarta, Rabu, (14/5/2024).
PKS membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap dapat berkolaborasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya berani melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di ajang Pilkada Jakarta 2024.
Komisi X DPR RI mengkritisi, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Perusahaan hiburan DC mengadopsi desain klasik yang dikenal dengan sebutan "DC bullet" untuk logo barunya, yang diungkapkan pada Jumat (26/7) di ajang San Diego Comic-Con.
KPK mendalami proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara dengan PT ASDP. Hal tersebut diketahui setelah memeriksa tiga saksi, salah satunya M. Farid Fanani (MFF) yang merupakan pegawai PT ASDP.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah merampungkan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Jaksa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita aset enam tersangka korupsi tata kelola komoditas emas periode tahun 2010-2022 seberat 109 ton.
Presiden Joko Widodo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 tahun 2020 yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp125 miliar.