DPR Sebut Impor BBM Sulit Dihindari
Saat ini produksi minyak mentah Indonesia masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
DPR: Indonesia Menolak Segala Bentuk Penjajahan
Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026
Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat dengar pendapat (RDP) setelah masa reses DPR RI usai.
Israel Tutup Masjid Al-Aqsa, Anggota DPR: Langgar HAM dan Lukai Hati Umat Islam
“Pemerintah Indonesia harus tegas mengambil langkah diplomatik untuk menekan Israel menghentikan pelanggaran ini,” tegas Surahman.
Dampak Penutupan Selat Hormuz, DPR Minta Pemerintah Segera Amankan Rantai Pasok Energi Nasional
Amelia mengatakan konflik tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak dunia, yang berdampak juga pada Indonesia.
Komisi X DPR Terus Kawal Perjuangkan Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Dapatkan Haknya Secara Adil
Kesejahteraan guru merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
DPR Minta Pemerintah Ambil SIkap Tegas Suarakan Pemberian Sanksi kepada Israel dan AS
Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Ketua Komisi XI Wanti-wanti Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri
Pasokan pangan yang memadai justru tak boleh membuat harganya naik.
Konflik Pakistan-Afghanistan Memanas, DPR: Kemlu Harus Jamin Keamanan WNI
Politisi PKB ini mengatakan bahwa keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama.
Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam, Minta Penjelasan Kasus Radiet dan ABK Fandi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya meminta penanganan perkara Fandi Ramadhan menerapkan asas dan prinsip keadilan.
Komisi III DPR Akan Panggil Jaksa di Batam yang Tuntut Mati ABK Kapal Sea Dragon Pembawa Sabu 2 Ton
Rencana pemanggilan ini menyusul kekhawatiran anggota dewan bahwa tuntutan tersebut tidak proporsional karena Fandi dinilai bukan pelaku utama.
Ketua Komisi III DPR Sesalkan Jaksa Tersangkakan Guru Honorer Rangkap Jabatan di Probolinggo
Jaksa seharusnya memedomani Pasal 36 KUHP baru. Dalam beleid itu mensyaratkan adanya unsur kesengajaan.
PDIP: Idealnya di DPR Diisi 5 atau 6 Fraksi
Partai politik yang masuk ke parlemen harus memiliki jumlah kursi yang memadai. Hal ini penting agar pengisian AKD di DPR tidak menimbulkan rangkap jabatan.
Anggota Komisi III DPR: PSI Jangan Sok Tahu soal Revisi UU KPK
Menurutnya, PSI sebagai partai yang berada di luar parlemen lebih baik diam. Sebab, tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan di parlemen.
DPR: Maskapai yang Sering Delay Harus Disanksi Tegas
Menurutnya praktik delay tidak bisa lagi dianggap hal biasa. Maka itu dia mendorong adanya mekanisme sanksi yang jelas dan terukur agar maskapai lebih disiplin terhadap jadwal.
