DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Calon Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat
Dengan disahkannya Adies Kadir, DPR juga menerima surat dari DPP Partai Golkar perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Komisi III DPR: Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung
Kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian, yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian Khusus
"PKB memandang wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan,” ujarnya.
DPR Pastikan Negara Hadir Dalam Penanggulangan Bencana Bandung Barat
Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan evaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat
Anggota DPR Minta Pelaku Usaha Terapkan Industri Hijau Demi Keberlanjutan Lingkungan
“Industri harus berkembang, tetapi juga harus sustain. Lingkungan pun harus tetap terjaga," kata Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu.
Anggota DPR: Perlu Bedakan Korban TPPO dan Pelaku Scammer
perlu kehati-hatian untuk membedakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan pelaku penipuan digital (scammer).
DPR: Tidak Ada Pendidikan Berkualitas Tanpa Kesejahteraan Guru
Jika honor yang diperoleh guru honorer tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional.
DPR: Bantuan Modal untuk Desa Wisata Harus Dipemudah
Legislator dari Fraksi PAN itu menyatakan ada banyak ekowisata saat ini mengalami keterlambatan pengembangan.
Gabung 'Dewan Perdamaian' Bentukan Trump, DPR Ingatkan Indonesia Harus Tetap Aktif-Kritis
Menurutnya bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dapat dipahami secara moral. Namun, secara politik, langkah tersebut menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi.
Israel Hancurkan Markas UNRWA, DPR: Mendiamkan Berarti Membiarkan Kemanusiaan Terus Tergerus
Politisi PKS ini mengatakan ketika sebuah lembaga yang bertugas memberi makan, pendidikan, dan perlindungan bagi pengungsi justru dijadikan sasaran, maka yang diserang bukan hanya sebuah bangunan tetapi rasa kemanusiaan itu sendiri.
Anggota DPR Ini Sebut RUU Perampasan Aset Sangat Dibutuhkan
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
Komisi IX DPR akan Pantau Pelaksanaan KUR Pekerja Migran
KUR Penempatan Pekerja Migran merupakan salah satu skema pembiayaan yang dapat membantu calon pekerja migran memenuhi kebutuhan biaya penempatan secara lebih terjangkau.
DPR: Pemerintah dan Platform Digital Wajib Pastikan Keamanan Ruang Digital
Okta Kumala Dewi mengatakan investigasi sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah dugaan kebocoran data tersebut benar terjadi serta menelusuri potensi celah dalam sistem keamanan platform digital.
DPR dan Pemerintah Sepakat Tidak Revisi UU Pilkada pada 2026
Rancangan undang-undang (RUU) terkait Pilkada juga tidak masuk dalam agenda prioritas legislasi tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II Sebut DPR Belum Bahas Revisi UU Pilkada
Dia tegas mengatakan bahwa DPR selalu membuka ruang bagi masukan dan pandangan dari publik sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan strategis.
