Pejabat publik wajib memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan miring sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman resmi menyerahkan data dan informasi terkait dugaan kepemilikan lebih dari 100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh oknum pejabat eselon II kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026).
Ia menegaskan bahwa aturan tersebut telah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta disusun secara komprehensif dan berkeadilan bagi anggota Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat nonoperasional, di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar revisi UU Polri membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk menduduki sejumlah jabatan strategis nonoperasional di lingkungan Polri.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan kepada jajaran pejabat kementerian maupun badan untuk berpegang teguh kepada komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas tindak pidana korupsi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa diskusi mengenai masuknya tokoh buruh tersebut tengah berlangsung di lingkungan Istana.
Sepanjang sejarah umat manusia, kita sering membaca kisah manusia berlomba-lomba mengejar jabatan. Jabatan Sering dianggap sebagai simbol kehormatan, sumber kekayaan, hingga jalan pintas menuju pengaruh sosial
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada penempatan pengawas dari Kementerian Keuangan serta kementerian/lembaga lain di PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memastikan tata kelola berjalan baik dan tidak terjadi praktik monopoli
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menampung pengalaman mereka menghadapi krisis ekonomi 2008 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat
Perombakan ini dilakukan di tengah evaluasi internal menyusul adanya persoalan ketidakakuratan data restitusi pajak yang membengkak jauh dari perkiraan awal .
Peneliti ICW, Yassar Aulia, menyampaikan bahwa pihaknya melayangkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK.