Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik lima Penjabat (Pj.) gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat pagi.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI Hiphi Hidupati sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tahun anggaran 2020.
Tim penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan di salah satu ruangan Gedung DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 240 aparatur sipil negara (ASN) dan 5 pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbukti tidak netral pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan bahwa para pejabat bisa berperan dan mengubah banyak hal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era saat ini, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial (medsos) sebagai cara untuk menghimpun aspirasi masyarakat.
kedua presiden melakukan dua kali pertemuan pada 2023 lalu dan memimpin kerja sama strategis komprehensif kedua negara ke jenjang lebih tinggi dan pembangunan komunitas dengan masa depan
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, melantik Sembilan Pejabat Eselon II, 34 Pejabat Eselon III, dan 51 Pejabat Eselon IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Jumat (05/01/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan untuk mewujudkan visi yang digembar-gemborkan olehnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mengenai pembangunan tol langit.
Laksamana Madya (Laksdya) TNI Erwin S. Aldedharma resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) menggantikan Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono yang purnabakti pada 1 November 2023.
Presiden RI Joko Widodo menyatakan proses evaluasi terhadap kinerja seluruh penjabat kepala daerah dilakukan setiap hari untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara terhadap jalannya Pemilu 2024.