Kejaksaan Tangkap Tersangka DPO Kasus Korupsi ASITA Dispar Kaltara

Tim Gabungan Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kejaksaan Agung dan dibantu Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel), mengamankan tersangka kasus dugaan korupsi Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) pada Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara di Provinsi Sulsel.

Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK untuk Jadi Saksi Kasus Kuota Haji

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Khalid bertujuan untuk mendalami mekanisme jual beli atau pengisian kuota ibadah haji khusus yang berasal dari pembagian kuota haji tambahan.

Kasus Ade Armando dan Permadi Arya, Polisi Segera Analisa Barang Bukti

Polda Metro Jaya segera melakukan analisa barang bukti secara mendalam terkait laporan Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) terhadap dua pegiat media sosial Ade Armando dan Permadi Arya ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (20/4), yang diduga melakukan penghasutan dan provokasi.

UI Bentuk Tim Ahli Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat FH

Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026 sebagai upaya memastikan investigasi atas laporan Nomor Aduan 73-FH-VI-2026 berjalan komprehensif, objektif, dan berkeadilan.

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Jangan Berhenti pada Sanksi Administratif

“Secara administratif sudah ada langkah, tapi harus dilihat apakah ini masuk pelanggaran pidana. Kalau iya, maka harus ada sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Lalu.

Komnas Perempuan Desak Kasus Pelecehan di FH UI Diproses Hukum, Tak Cukup Sanksi Etik

Desakan ini disampaikan menyusul viralnya konten percakapan dalam grup chat yang berisi pelecehan seksual verbal terhadap mahasiswi dan dosen perempuan.

Jawaban JK Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi

JK mengatakan bahwa dia beberapa kali dihubungi oleh Rismon dan Roy Suryo, namun selalu dia tolak, karena dia ingin berada di posisi netral

TB Hasanuddin Harap Persidangan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Digelar Terbuka

Menurut TB Hasanuddin, keterbukaan selama proses peradilan membuat masyarakat bisa berkontribusi mewujudkan keadilan.

Komisi X: Kasus Chat Cabul Mahasiswa di Sejumlah Kampus Tidak Bisa Ditoleransi

Kasus-kasus yang mencuat belakangan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang siber seperti grup chat.

Wajah Tersangka Kasus Andrie Yunus akan Diperlihatkan Saat Persidangan

TNI tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan transparansi dalam penanganan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Mewabah: Usai UI, Kini Unpad dan IPB

Kasus di Unpad dinilai lebih serius karena pelakunya adalah seorang Guru Besar Fakultas Keperawatan berinisial IY.

Komnas Perempuan: Desak Kasus Dugaan Pelecehan di FH UI diproses Jalur Hukum

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak agar kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa hingga dosen perempuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) diproses melalui jalur hukum

KPK Periksa Dua Kasi MA untuk Dalami Mutasi Tersangka Kasus PN Depok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Kepala Seksi (Kasi) Mutasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) sebagai saksi bertujuan untuk mendalami mutasi tersangka kasus dugaan suap.

"Whistleblower" Ungkap Kasus Pelecehan FH UI, Kuasa Hukum Pastikan Bukti Diperoleh Secara Sah

Timotius Rajagukguk, kuasa hukum para korban, mengungkapkan bahwa barang bukti berupa tangkapan layar percakapan didapatkan dari informasi yang diberikan oleh salah satu pelaku.

Oknum Polisi Berpangkat Bharaka Diduga Terlibat Dikasus "Pil Jin" Semarang

Kasus ini terungkap setelah tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar laboratorium produksi pil jin di wilayah Mijen, Semarang, pada Jumat (10/4/2026).

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Kasus Chromebook Rp1,5 Triliun di Sidang Nadiem

Dalam keterangannya, Dedy menjelaskan bahwa BPKP menetapkan harga wajar untuk satu unit laptop Chromebook sebesar Rp3,67 juta.