KPCDI juga mengutip data dalam Jurnal Kolaboratif Sains (2025) yang menyebut sekitar 53,7 juta peserta JKN atau setara 20 persen dari total kepesertaan berstatus tidak aktif akibat menunggak iuran mandiri.
Mekanisme perampasan aset memiliki daya tekan yang sangat besar, sehingga celah untuk politisasi harus ditutup rapat melalui regulasi yang tertulis secara gamblang.
Gugatan pertama diajukan oleh dua akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Dr. Rimawan Pradiptyo, bersama aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
Pernah memperhatikan kalau cara orangtua mendidik anak terus berubah dari generasi ke generasi? Dulu, orangtua identik dengan aturan yang tegas dan keterlibatan yang terbatas, sedangkan kini banyak yang lebih fokus pada kesehatan mental dan kebutuhan emosional anak
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak Presiden Prabowo Subianto dan partai politik di DPR RI untuk merevisi sekitar 108 undang-undang demi kedaulatan ekonomi
RUU PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha sektor keuangan dan penunjang, pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tetap berproses dan tidak dihentikan
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana