BPJPH Ajak Pelaku Usaha Percepat Sertifikasi Halal Jelang Wajib Halal Oktober 2026
Haikal menjelaskan, sertifikasi halal saat ini tidak lagi sekadar kewajiban memenuhi regulasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas akses pasar.
Pernyataan "Londo Ireng" Prabowo Picu Gelombang Kritik, AJI Desak Presiden Minta Maaf
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik pernyataan tersebut sebagai bentuk perendahan terhadap harkat dan martabat rakyat.
Komdigi Tutup Total Registrasi SIM via SMS 4444, Kini Wajib Pakai Biometrik
Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi di tingkat hulu untuk memutus akar masalah kejahatan berbasis digital dengan menutup celah anonimitas yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan.
Menkeu Targetkan Pusat Finansial Internasional Beroperasi Tahun Ini, Lokasi Masih Dikaji
Menurutnya, volatilitas pasar dan ketidakpastian geopolitik saat ini justru menjadi momentum emas.
Prabowo Minta Bahlil Segera Kaji Implementasi B60, Targetkan 2028
Selain biodiesel B60, pemerintah juga menyiapkan penerapan mandatori campuran bioetanol pada bensin secara bertahap, dimulai dari E10 pada 2027 sebelum ditingkatkan ke E20.
Prabowo Akui Gaji Guru Rendah dan Lapangan Kerja Terbatas dalam Sidang Kabinet
Kepala Negara meminta para menteri tidak gentar menghadapi tantangan yang ada.
Zulhas: Operasi Pasar Wajib Lewat Koperasi Merah Putih, Perpres Dikebut
Zulhas memastikan Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai toko serba ada atau supermarket, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat desa untuk mendistribusikan berbagai program secara tepat sasaran.
Hotman Paris Minta Maaf Usai Ucapan "Lu Punya Otak" ke Wartawan Jadi Sorotan
Permintaan maaf ini merupakan respons atas imbauan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat serta kritik dari berbagai organisasi pers seperti Forum Pemred dan Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI).
Hotman Paris Dikecam Karena Pernyataan "Lu Punya Otak Nggak?"
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan martabat wartawan saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).
Pemerintah Kaji Usulan Kenaikan Batas Bebas Pajak JHT Jadi Rp 400 Juta
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terbuka untuk mengkaji aspirasi tersebut.
Menhaj: Sistem Antrean Haji Terus Diperbaiki guna Jamin Transparansi termasuk Provinsi Papua
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem antrean haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jamaah, termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
10 Amalan yang Tidak Mahal tapi Pahalanya Menyamai Haji dan Umroh
Ibadah haji termasuk amal paling utama setelah jihad di jalan Allah, sementara seorang muslim terkadang kehilangan kemampuan untuk menunaikannya karena sakit, wabah, atau keterbatasan biaya, maka Allah mensyariatkan bagi hamba-hamba-Nya berbagai amal dan ibadah yang pahalanya dapat menyamai pahala haji dan umrah
Hasil Ratas Presiden: Distribusi LPG dan Pupuk Subsidi Wajib melalui Kopdes Merah Putih
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keputusan ini bersifat final dan mengikat.
Presiden minta BGN Kaji Anggaran MBG Rp15 ribu per Siswa
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kecukupan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per penerima, sebelum menetapkan kebijakan lanjutan
Dubes Arab Saudi Pastikan Aman Bagi Jamaah Haji Maupun Umroh Di Tengah Eskalasi AS-Iran
Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi menegaskan bahwa Arab Saudi tetap aman bagi masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah maupun haji
Pakar Politik: Usulan Peningkatan Hak Keuangan Hak Kepala Daerah perlu Dikaji
Pakar kebijakan publik Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra menilai usulan peningkatan hak keuangan kepala daerah perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah
