“Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa. Pada saat yang sama, seluruh kebijakan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara,”katanya.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kehadiran Pasal 45-49 KUHP adalah kemajuan penting untuk memperkuat akuntabilitas dunia usaha dan membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi dibalik badan hukum
Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan
Research Associate The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah dan DPR perlu fokus pada reformasi kualitas demokrasi lokal usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada
Transformasi digital pemerintahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Anggota DPR berpesan agar Polri terus mengedepankan prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum, kepada siapapun yang berurusan dengan hukum.
Rapat Paripurna Ke-22 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui 15 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi usul DPR dari sebelumnya inisiatif Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) belum disebar atau dibuka ke publik untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman, karena belum final
Permintaan ini menyusul temuan puluhan ribu calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai bahwa adanya usulan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) seiring penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri perlu dipertimbangkan lagi
Beberapa prioritas meliputi menopang kedaulatan pangan secara bertahap, mendorong kemandirian energi, mewujudkan pendidikan inklusif, mengkaji peningkatan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, serta peningkatan investasi riset dan inovasi nasional.
Pola Latsarmil tidak sesuai bagi warga sipil, sehingga dia mendesak agar pemerintah mengusut tuntas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menghentikannya.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan keselamatan peserta Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) harus menjadi prioritas utama, menyusul meninggalnya tiga peserta program tersebut