Politisi PAN ini mengatakan jika dilihat dari nominal pasti akan dipandang kecil. Namun, dia mengingatkan jika angka tersebut dikalikan jumlah guru honorer seluruh Indonesia nilainya lumayan besar yakni sekitar Rp.3,12 triliun per tahun.
SBY menilai Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan atensi penuh terhadap penanganan bencana di Sumatera.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana susulan, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, serta sejumlah daerah lain yang juga sedang menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Penyaluran seluruh bantuan akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data terverifikasi yang telah disetujui oleh pemerintah daerah setempat, baik bupati maupun wali kota.
Penyusunan PP ini menjadi penting untuk menyelaraskan aturan pelaksana setelah MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Lebislator Dapil Aceh ini memandang bahwa krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor.
Regulasi tersebut, menurut Prasetyo, telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan.
Pigai menjelaskan, pada periode sebelumnya Dana Otsus Papua kerap mengalami pemotongan. Namun kini, Presiden Prabowo mengembalikan nilainya secara utuh hingga lebih dari Rp12 triliun.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan importasi agar industri dalam negeri tetap kompetitif.