Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku sehari setelahnya, atau 25 April 2026.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan penghentian sementara ini dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan hal tersebut tidak dilarang
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menargetkan memulai pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditandai dengan groundbreaking pada Juni 2026
Zulfa mengatakan bahwa RUU PPRT yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU bertujuan memberikan kepastian hukum bagi PRT.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel
Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sejak 19 Desember 2025 tersebut, target penyelesaian mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol dijadwalkan pada tahun 2028.
Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 ini bertujuan membantu masyarakat memilih makanan dan minuman lebih sehat berdasarkan kadar gula, garam, dan lemak (GGL).
Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan pelonggaran moneter untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi rakyat yang mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen dan penurunan suku bunga melalui subsidi pemerintah guna menjamin akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Transformasi pendidikan nasional terus diperkuat melalui berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai kunci pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.