Periode 2019-2024, DPR RI Sahkan 63 RUU Jadi Undang-undang

Dalam periode sidang terakhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019–2024 telah mengesahkan 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).

DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, agenda pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi Undang-Undang.

Dewan Guru Besar UI: Hentikan Revisi UU Pilkada

DGB Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada)

Mahfud MD: Putusan MK Tafsir Resmi Konstitusi yang Setingkat UU

Revisi UU Pilkada dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu dan akan mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna hari ini.

RUU Pilkada Akan Disahkan Pada Rapat Paripurna

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi mengatakan keputusan Rapat Panja (panitia kerja) menyetujui RUU Pilkada.

Baleg DPR RI Bentuk Panja RUU Pilkada Terkait Putusan MK

Keputusan ini diambil dalam rapat dengan Pemerintah, menyikapi putusan MK soal pencalonan Gubernur dan Wagub di Pilkada 2024.

PDIP Sambut Baik Putusan MK Terkait Gugatan Terhadap UU Pilkada

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada.

Hafal UUD 1945, Isi Bensin Dapat Potongan Harga

Dalam rangka memperingati HUT Ke-79 RI, PT Pertamina Patra Niaga memberikan promo menarik bagi para konsumennya di wilayah Banten.

Bawaslu Khawatir Perubahan UU Pemilu di Tengah Jalan

Ketua Bawaslu Bagja menyoroti, persoalan ketidakpastian hukum, aturan teknis, politik uang, kampanye, hingga masalah sumber daya manusia pengawas pemilu.

Megawati Tolak Rencana Revisi UU TNI-Polri

Menurut Mega, rencana revisi UU itu akan mengembalikan Dwifungsi ABRI. Karena sebetulnya, TAP MPR Nomor VI/MPR/2020 telah mencabut Dwifungsi ABRI dengan memisahkan TNI dan Polri.

Baleg DPR RI Komitmen Tuntaskan RUU Ombudsman di 2024

Baleg DPR RI berkomitmen untuk segera menuntaskan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI di masa sidang tahun 2024.

DPR RI Setuju RUU Wantimpres Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Rapat Paripurna DPR RI ke-22 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Revisi UU Penyiaran, Cak Imin: Masa Jurnalisme Hanya Boleh Copy Paste Press Siaran Pers

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran harus menyerap aspirasi masyarakat dan insan media.

Komisi II DPR RI Setujui Dua RUU PKPU Terkait Pilkada 2024

Komisi II DPR RI menyetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada November 2024.

Komisi VII DPR RI Harap RUU KIA Disahkan Mei Ini

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang pada Mei 2024.