Mahfud Nilai UU TNI Baru Tidak Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Mahfud MD menilai bahwa hasil dari revisi UU TNI ini justru memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada.
Komisi I DPR: RUU TNI Terapkan Supremasi Hukum dan Sipil
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menerapkan supremasi hukum dan sipil berkaitan dengan posisi TNI dalam RUU tersebut.
Amankan Demo RUU TNI, 5.021 Personil Gabungan Dikerahkan
Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna
Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja
Dave Laksono: Seluruh Fraksi di Komisi I Setuju RUU TNI Diparipurnakan
Seluruh fraksi di Komisi I DPR menyetujui RUU TNI dibawa ke Tingkat II atau Paripurna. Sehingga proses pembahasan akan berjalan lancar.
Catatan RUU Perlindungan Pekerja Migran
Aspek yang selama ini menjadi permasalahannya adalah perekrutan para pekerja imigran melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural
Panglima TNI Sebut UU TNI Belum Pernah Direvisi
Agus menegaskan, pentingnya revisi UU agar peran dan fungsi TNI tetap relevan dengan kebijakan dan keputusan negara.
Fraksi Golkar Mencermati DIM Revisi UU TNI
Nurul menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang menjadi perhatian utama yaitu Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.
Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi UU Harga Mati
Perampasan aset adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.
RUU Minerba Buka Jalan Koperasi Kelola Tambang Mineral dan Batubara
Pemerintah berharap koperasi juga memiliki peran dalam mewujudkan swasembada energi.
Pembahasan RUU Pemilu Harus Terbuka dan Libatkan Seluruh Pihak
UU Pemilu baru penting sebagai landasan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pra tahapan pemilu,
Pemerhati Pemilu Dorong DPR Segera Sahkan RUU PTUK
"Kalau kita ingin serius memotong mata rantai jual beli suara di Pemilu dan Pilkada, maka salah satu obatnya adalah pengesahan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai," kata Titi .
