Tiga Gugatan UU MBG Dilayangkan ke MK, Pemohon Nilai Beban Anggaran Terlalu Besar
Gugatan pertama diajukan oleh dua akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Dr. Rimawan Pradiptyo, bersama aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
TikTok Didenda Rp126,5 miliar di Korea Selatan atas Pelanggaran Data
Otoritas perlindungan data pribadi Korea Selatan pada Kamis (23/7) menyatakan telah menjatuhkan denda sebesar 10,3 miliar won kepada TikTok, atau sekitar Rp126,5 miliar, karena mengumpulkan dan menggunakan data perilaku pengguna dari layanan pihak ketiga secara ilegal untuk mempersonalisasi iklan
Mojtaba Khamenei: Pelanggaran MoU Perdamaian Buktikan Tanda Tangan Trump "Tidak Bernilai"
Orang-orang menghadiri pertemuan untuk menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, di Lapangan Enghelab di Teheran, Iran, pada 9 Maret 2026. (Xinhua/Shadati)
Presiden minta BGN Kaji Anggaran MBG Rp15 ribu per Siswa
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kecukupan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per penerima, sebelum menetapkan kebijakan lanjutan
DPR: KemenHAM Ukur Kinerja Sesuai Mandat Perpres, Bukan Tingginya Serapan Anggaran
Berdasarkan Perpres Nomor 156 Tahun 2024 mengamanatkan KemenHAM menjadi penggerak perubahan tata kelola hak asasi manusia (HAM) nasional.
Serapan Anggaran Kemenpora Tembus 91,59 Persen
Tahun Anggaran 2025 mencapai 91,59 persen atau sebesar Rp2,206 triliun dari pagu revisi Rp2,409 triliun
DPR: Hapus Latsarmil Calon Manajer Kopdes, Negara Hemat Dua Pertiga Anggaran
Jika kebijakan penghapusan Latsarmil diterapkan secara nasional, Hasanuddin memperkirakan potensi penghematan bisa mencapai triliunan rupiah.
Bawaslu Nilai AI dan Transaksi Digital ubah Pola Pelanggaran Pemilu
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menilai perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi digital telah mengubah pola pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut
Banggar DPR Serahkan Usulan Tambahan Anggaran Rp984 Triliun untuk K/L Tahun 2027
Beberapa prioritas meliputi menopang kedaulatan pangan secara bertahap, mendorong kemandirian energi, mewujudkan pendidikan inklusif, mengkaji peningkatan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, serta peningkatan investasi riset dan inovasi nasional.
Prabowo Tambah Anggaran Riset Rp4 Triliun, Targetkan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Bappenas, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang terintegrasi.
Presiden Setujui Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, yang diberikan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung
Pimpinan MPR Minta ESDM Perkuat Anggaran 2027 di Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM mengevaluasi pagu anggaran tahun 2027 dengan memperkuat dukungan di sektor energi baru terbarukan (EBT)
Usul Tambahan Anggaran Ditengah Rapat, Pigai Ditegur DPR
Pigai sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar dari pagu indikatif Kementerian HAM dalam RAPBN 2027 sebesar Rp728 miliar
Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp9,1 Triliun untuk Revitalisasi Madrasah dan Insentif Guru Non-ASN
Pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp87,66 triliun, turun Rp1,24 triliun atau 1,37 persen dibandingkan APBN 2026.
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun untuk 2027, Berikut Rinciannya
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan bahwa pagu indikatif Polri tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp118 triliun masih jauh di bawah kebutuhan ideal institusi.
Mensos: Sekolah Rakyat hingga Bantuan Sosial Terancam Jika Tambahan Anggaran Tidak Disetujui di Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut program Sekolah Rakyat menjadi salah satu yang paling terdampak apabila usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027 tidak disetujui
