"Kalau kita ingin serius memotong mata rantai jual beli suara di Pemilu dan Pilkada, maka salah satu obatnya adalah pengesahan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai," kata Titi .
Partai oposisi utama yang berhaluan liberal, Partai Demokrat, dan lima partai kecil lainnya mengajukan RUU tersebut agar jaksa independen dapat menyelidiki dugaan bahwa Yoon dan Kim terlibat dalam manipulasi opini publik yang ilegal selama pemilihan presiden 2022, yang membuat Yoon terpilih sebagai presiden.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan RUU Perampasan Aset tidak masuk ke kategori tindak pidana korupsi. Ia menyebut, RUU Perampasan masuk ke kategori tindak pidana umum atau ke ranah hukum perdata.