Polisi Tangkap Pencuri Kabel Senilai Rp143 Juta di Cikarang

Kepolisian Sektor Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi, menangkap dua pria berinisial N dan S yang diduga mencuri kabel senilai lebih dari Rp143 juta di area Power House Pollux Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

DPR Nilai APBN Tidak Tepat untuk Subsidi Biaya Haji 2027

APBN hanya dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan orang yang beribadah haji adalah orang yang mampu.

Anwar Abbas: Gerakan Lingkungan Muhammadiyah Mungkin Kecil, tetapi Bernilai di Hadapan Allah

"Allah telah menciptakan bumi ini dengan keseimbangan. Kalau tidak diusik oleh manusia, tidak akan ada masalah. Tetapi karena keseimbangan itu diusik, maka terjadilah berbagai bencana," kata Buya Anwar.

Pengamat Politik: Menilai Program Magang Nasional 2026 Jawab Salah Satu Kebutuhan Masyarakat

Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai program Magang Nasional 2026 yang diumumkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merupakan jawaban bagi salah satu kebutuhan masyarakat

Pengamat Nilai Safari Politik Jokowi di Lampung Bermuatan Politis

Safari politik Jokowi yang turut membawa embel-embel Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menunjukkan sikap tidak etis Jokowi terhadap Presiden Prabowo.

Bawaslu Nilai AI dan Transaksi Digital ubah Pola Pelanggaran Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menilai perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi digital telah mengubah pola pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut

GIC: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Merupakan Aset Tak Ternilai

PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), menurutnya, telah menjadi blueprint atau cetak biru utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri

Akademisi UPN Yogya: Nilai Paparan Presiden beri Pemahaman Aliran Bernegara di JCC Jakarta

Sejumlah akademisi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menilai pemaparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan, memberikan pemahaman mengenai berbagai aliran dalam bernegara kepada para peserta yang hadir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (26/6)

Menkomdigi: Sebanyak 200 Platform Digital telah Lapor Penilaian Mandiri PP Tunas

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan sebanyak 200 platform digital telah melaporkan penilaian mandiri terhadap profil risiko platform mereka kepada pemerintah

Bea Cukai Sita Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp54 Miliar di Jakarta dan Kalbar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026), memaparkan penindakan pertama berhasil mengamankan 43 peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menkeu Purbaya Klaim Ekonomi Riil Kuat, Nilai Isu di Medsos Tak Berdasar Data

Menkeu mengaku sempat khawatir dengan berbagai keluhan di medsos, namun data terkini justru menunjukkan ketahanan ekonomi.

Dirjen Imigrasi Keberatan Perluasan Bebas Visa, Nilai Berisiko dan Tak Genjot Devisa

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta agar rencana tersebut dikaji ulang karena dinilai tidak signifikan menambah devisa dan berpotensi mengancam keamanan.

Penguatan Nilai Kebangsaan untuk Mendorong Perempuan UMKM yang Berdaya dan Berkarakter

Selain menjadi penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat, perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus.

Netflix, PUBG, hingga Shopee Telah Penuhi Penilaian Mandiri PP Tunas

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan sejumlah penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari berbagai kategori seperti platform streaming Netflix, gim PUBG (Player Unknown's Battlegrounds), hingga lokapasar Shopee telah memenuhi ketentuan penilaian mandiri mengikuti ketentuan PP Tunas

Wamenaker Afriansyah: Nilai Sejumlah Regulasi Ketenagakerjaan Perlu Direvisi

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai sejumlah regulasi di sektor ketenagakerjaan perlu direvisi untuk mendukung kesejahteraan para pekerja dan memajukan industri dalam negeri