DPR Usul Penerima MBG Dipangkas Jadi 26 Juta Orang, Anggaran Hanya Rp. 60 Triliun

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk mendesain ulang program MBG agar lebih tepat sasaran.

Komisi I DPR: Wacana Presiden Jembatani Dialog Korea Selatan dan Utara Sesuai Politik Bebas Aktif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara sejalan dengan politik bebas aktif

DPR Usul Program MBG Tidak Diberikan Untuk Seluruh Anak Indonesia

Jika program MBG diberikan kepada seluruh anak Indonesia kurang tepat. Pasalnya, tujuan awal dari program prioritas Presiden Prabowo adalah untuk perbaikan gizi dan penurunan stunting.

KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Pengurusan Dana Hibah Pokmas

Pemanggilan legislator dari Partai Gerindra terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran (TA) 2021-2022.

DPR Dukung Vape Dilarang Total di Indonesia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa potensi penyalahgunaan vape sudah memasuki tahap darurat.

Komisi I DPR: Minta RI Berperan Aktif Dorong AS Setop Serangan ke Iran

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam mendorong agar Amerika Serikat (AS) menghentikan serangan militer kepada Iran

DPR Dukung Kebijakan BGN Larang Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi

Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal.

DPR Desak Penangkapan dan Pemblokiran Akun Bigmo Usai Diduga Libatkan Anak Promosi Vape

Kasus ini juga dilaporkan ke KPAI, KemenPPPA, dan Polda Metro Jaya atas dugaan eksploitasi anak dan pelibatan anak dengan zat adiktif, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

112 Juta Warga Kekurangan Gizi, DPR Minta Keterangan Menkes

Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut

Akademisi: Reses Bukan Sekadar Formalitas, Tapi Harus Beri Manfaat Nyata

Anggota DPR perlu melakukan belanja masalah, yakni memetakan persoalan masyarakat secara menyeluruh agar penyelesaiannya lebih terarah.

DPR Dasco: Pertemukan Hotman dan Ketum PWI Demi Jaga Persatuan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir, demi menjaga persatuan

Komisi I DPR: Minta Percepat Pembebasan Empat WNI di Somalia

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal terus mengupayakan pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi bagian dari 17 awak Kapal MT Honour 25 setelah dibajak perompak di perairan Somalia pada April 2026

Komisi II DPR: Pengganti Perry Harus Jaga Independensi dan Produktivitas Nasional

Anggota DPR RI Azis Subekti mengatakan Gubernur Bank Indonesia definitif pengganti Perry Warjiyo harus bisa menjaga independensi dan kredibilitas bank sentral serta menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas nasional

DPR Dukung Uji Coba Penempatan ASN Sesuai Domisili oleh BKN

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung uji coba penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai domisili yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengingatkan pelaksanaannya tetap mengacu pada Undang-Undang tentang ASN

Komisi XII DPR: Soroti Ketahanan Listrik Dukung KEK Kura Kura Bali

Komisi XII DPR RI menyoroti ketahanan pasokan listrik di Bali sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang berkelanjutan

Dasco bersama pimpinan DPR RI: Perkuat Penyerapan Aspirasi Jelang Finalisasi Perpres, Jawaban Untuketidak Pastian Regulasi Ojol

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk memperkuat penyerapan aspirasi menjelang finalisasi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ekosistem ojek online (ojol)