“Kami punya mekanisme di internal kami. Ya makanya sekarang kami ingin mendengarkan dari dewan pimpinan wilayah, dari dewan pimpinan daerah," ujar Kholid.
Menurutnya, isu tersebut menjadi salah satu perhatian penting PDIP, mengingat aspirasi serupa juga banyak disuarakan oleh kader banteng di sejumlah daerah.
Dalam Rapimnas I Partai Golkar hampir seluruh DPD Partai Golkar tingkat provinsi dalam pandangan umumnya menyampaikan usulan agar Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Menuurtnya argumen yang disampaikan partai politik yang mendukung gagasan Pilkada lewat DPRD ini sama saja mendiskreditkan cara berpolitik masyarakatnya sendiri.
"Kalau kita ingin serius memotong mata rantai jual beli suara di Pemilu dan Pilkada, maka salah satu obatnya adalah pengesahan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai," kata Titi .