Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada jajaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola aset negara senilai Rp17.000 triliun.
Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Presiden Prabowo Subianto mengklaim Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat ini telah mengelola aset senilai 1.000 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp17.460 triliun.
PT Danantara Investment Management (DIM) di sektor pengelolaan sampah, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), menargetkan melantai di bursa saham (Initial Public Offering/ IPO) pada 2028
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) melepas ekspor perdana produk yogurt ke Vietnam senilai 65 ribu dolar AS atau setara Rp1,13 miliar dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara telah masuk sebagai investor di perusahaan teknologi transportasi digital GoTo Group sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online (ojol).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol), yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen
Kemarahan JK dipicu oleh pernyataan Rismon Sianipar yang menudingnya sebagai pendana atau "bohir" dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, termasuk mengucurkan dana sebesar Rp5 miliar.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mempertanyakan kewenangan Presiden dalam mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan secara jelas terhadap seseorang sebelum dapat dijatuhi pidana.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan RI dan RRC yang mengelola Kereta Cepat Whoosh.